Samarinda TV

Blog Samarinda TV

Kumpulkan Gubernur, Jokowi Minta Tak Ada yang Buat Aturan Sendiri

Jokowi Hari Ini telah mengadakan rapat khusus kepada para Gubernur dan Ketua DRRD dari 34 provinsi di Istana Negara untuk menyampaikan semua kewenangannya kepada semua Kepala Daerah pada hari ini, Selasa 23 Januari 2018. Presiden Joko Widodo memberi perintah kepada semua anggotanya untuk tidak membuat kebijakannya sesuai dengan pemikiran masing-masing yang tidak bersumber pada Pemerintahan.

Setiap Kebijakan yang disampaikan kepada seluruh Gubernur tidak boleh menyimpang dan harus berdasarkan dari pusat yang telah diberlakukan. Berita terkini saat ini jokowi mengumpulkan beberapa gubernur untuk menginformasikan bahwa hari ini aturan jokowi mulai berubah.

Jokowi menegaskan adanya sistem otonomi daerah yang bukan merupakan sistem federal, Semua elemen yang berada di pemerintah itu bersumber pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hubungan antara pusat baik itu provinsi, kabupaten, kota itu harus bisa sejajar dalamsatu garis.

Jokowi juga mengingatkan tentang adanya pasar persaingan seperti yang dilihat saat ini pasar Indonesia mampu bersaing cukup ketat dan bisa berimbang dengan negara lain karena pembentukkan kekuatan pasar nasionalnya dan kalau hal ini tidak terpacu pada pasar nasionalnya mungkin daya saing Indonesia di bilang cukup melemah.

Indonesia sendiri bukan merupakan pasar besar yang mampu bersaing hanya pada satu pusatnya, namun Indonesia terbagi menjadi 34 provinsi dan Indonesia terbentuk dalam berbagai provinsi, kabupaten dan kota, kalau mereka mengeluarkan pendapatnya masing-masing, standar mereka sesuai dengan keinginan sendiri, apalagi prosedurnya merupakan pemikiran sendiri tanpa adanya koordinasi dari pihak terkait, maka tidak adanya keharmonisan dan ketidaksinambungan antara yang lain, hal ini bisa dinamai sebagai fragmentasi, sebuah kondisi dimana kita terbecah belah dalam pemikiran.

Tugas dan wewenang Gubernur dalam mengemban wakil pemerintah di daerah itu adalah tujuan utamanya tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang serta kedudukannya baik dalam keuangan Gubernur untuk lebih lanjutnya telah tercantum berdasarkan PP No.19 Tahun 2010 tentang tata cara pelaksanaannya sedang kedudukan keuangan gubernur sebagai wakil Pemerintah yang memandat di kesejajaran wilayah Provinsi.

Peraturan pemerintah (PP) bisa meninggikan taraf kedudukan dan wewenang Kepala Daerah sebagai wakil pemerintah yang melaksanakan setiap tugasnya.

Tugas Kepala Daerah itu sendiri adalah mengkoordinasi penyelenggaran pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi itu sendiri dengan provinsi lain yang bersangkutan juga harus mampu memelihara kestabilitasan politik menjaga etika penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang bersumber pada pemerintahan pusat.

Koordinasi penyelenggaran pemerintah pusat antara pemerintah daerah provinsi dengan pemerintahan lainnya harus berjalan selaras serta memelihara keutuhan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

Kepala negara melakukan tugas mengkoordinasi pembenahan untuk pengawasan penyelenggaran tugas membantu di setiap provinsi kabupaten atau kota yang telah menjadi kewenangannya.

Gubernur juga memiliki kewenangan untuk mengundang rapat pembahasan kepada anggotanya dalam bertugas seperti Bupati atau Walikota beserta perangkat daerah dan pimpinan instansi sejajar untuk menangani permasalahan penting yang harus segera diselesaikan dan mampu menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan yang memiliki fungsi sebagai pemerintahan penyambung antar kota, kabupaten dan provinsi lainnya yang bersumber pada pemerintahan pusat.

Kepala daerah juga harus bisa memanfaatkan situasi dan kondisi masyarakat khususnya kalangan masyarakat menengah ke bawah sehingga akan tercipta kerjasama yang baik antara pemerintahan dan masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan Indonesia pun akan menjadi tumbuh dan berkembang di pasar dalam negeri maupun tingkat dunia.

Presiden Joko Widodo pun mengungkapkan pernyataan dalam pertemuan ini dari sisi regulasi di pusat dan dilanjutkan ke daerah itu yang diibaratkan seperti masuk ke wilayah lain.

Di Indonesia ini kita segaris yang sama  dalam bentuk NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) bukan dijadikan Indonesia sebagai negara asing tapi harus bisa merangkul bersama dengan yang lain sesuai kebijakan pemerintah yang ada.

Menurut penjelasan presiden Jokowi ketidakseimbangan antara pemerintah pusat dan daerah ini harus segera diperbaiki dan diselaraskan dengan melakukan program single supmission supaya bisa berjalan baik.

Kepala negara itu mengungkapkan dalam pertemuan tersebut yang juga dihadiri oleh wakil presiden Jusuf Kalla, Menteri Dalam Negeri, Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Kepala Badan Kerjasama dan Penanaman Modal, dan sejumlah menteri lainnya.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.